sejarah pancasila

Kronologi Sejarah Pancasila dari fase Awal ke akhir [Versi Lengkap]

Posted on 89 views

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu mempelajari sejarah pancasila meskipun tidak mengerti seluruh alur sejarahnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk menghormati dan menghargai jasa para pahlawan dan tokoh – tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar kita bisa hidup nyaman saat ini.

sejarah pancasila
sumber gambar : republika.co.id

Anda juga pasti sudah tahu bahwa Pancasila merupakan sila merupakan dasar negara Indonesia. Artinya semua ideologi, peraturan maupun undang – undang yang belaku di Indonesia harus mengacu kepada Pancasila.

Itulah mengapa Pancasila merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membaca sejarah dan asal mula dirumuskannya Pancasila oleh tokoh – tokoh sebelum kemerdekaan.

Sejarah Singkat Perumusan Pancasila

Bila bicara tentang sejarah Pancasila, ada banyak deretan peristiwa yang terjadi sejak tahun 1944 hingga tahun 1945. Sehingga cerita ini akan sulit dimengerti untuk beberapa orang, khususnya anak – anak. Oleh karena itu, menjelaskan sejarah singkat Pancasila bisa menjadi awal yang lebih mudah.

BPUPKI
sumber gambar : blogspot.com

Sejarah singkat Pancasila diawali ketika BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang yang telah menjanjikan kemerdekaan untuk rakyar Indonesia.

BPUPKI memiliki anggota berjumlah 59 orang dengan 8 di antaranya adalah orang Jepang. BPUPKI diketuai oleh Radjiman Wdyodiningrat dan diwakil ketuai oleh Raden Pandji Soeroso serta Ichibangase Yoshio dari Jepang.

Sesuai dengan namanya, tugas dari BPUPKI adalah menjadi penyelidik dan mempelajari hal – hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Salah satunya adalah mengenai tata pemerintahan dan hal – hal yang berhubungan dengan politik lainnya.

Dalam sidang pertama BPUPKI yang digelar pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, terdapat 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, Soepomo pada tanggal 31 Mei dan Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni.

Dalam pidato Soekarno yang dibacakan pada 1 Juni, beliau memberi usulan terhadap dasar negara yang jumlahnya ada 5 buah, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pidato tersebutlah yang menjadi cikal bakal Pancasila. Sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Untuk mematangkan 5 asas dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno, BPUPKI membuat kelompok baru bernama Panitia Sembilan yang di ketuai oleh Ir. Soekarno sendiri. Dalam pertemuan yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 1945, mereka semua membicarakan tentang asas dasar yang lebih jelas.

Di tanggal yang sama jugalah terbentuk Pancasila dari hari musyawarah ke sembilan orang yang pertama kali ditulis dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

Sejarah Pancasila Lengkap

Pastinya Anda sudah pernah mempelajari sejarah Pancasila dari awal perumusannya di kelas 5 SD. Namun sebagai bentuk pengingat, tidak ada salahnya bila membaca lagi asal muda Pancasila yang lebih lengkap berikut ini.

Terpojoknya Jepang Sebagai Dampak Perang Asia Timur Raya

Salah satu awal mula dibentuknya BPUPKI dan segala perencanaan mengenai kemerdekaan Indonesia dimulai ketika Perang Asia Timur Raya antara Jepang dan tentara Sekutu mulai memanas. Pada saat tersebut, dimana dunia tengah dalam masa Perang Dunia II, Jepang harus memutuskan posisi Indonesia yang dalam kondisi dijajah.

7 September 1944, Sidang Parlemen Jepang Digelar untuk Membahas Kemerdekaan Indonesia

Pada tanggal 7 September 1944, Jepang mengadakan sidang parlemen atau yang disebut Teikoku Ginkai. Pada masa itu, Dai Nippon (Kekaisaran Jepang) tengah dalam kondisi terdesak oleh sekutu akibat rentetan kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya.

sidang jepang
sumber gambar : yuksinau.id

Dalam sidang tersebut, Jepang harus memberi kejelasan akan nasib wilayah – wilayah kependudukannya, termasuk Indonesia yang juga diincar Sekutu. Karena cepat atau lambar, Indonesia akan dijadikan sasaran target baru oleh pemerintah Sekutu.

Perdana Menteri Jepang Mengatakan Rencana Memerdekakan Indonesia Dengan Harapan Tertentu

Masih dalam sidang dan rapat yang sama, Perdana Menteri Dai Nippon, Kuniaki Koiso, akhirnya memberi kejelasan akan nasib Indonesia. Koiso yang pada saat itu baru menjabat selama 3 bulan sebagai Perdana Menteri, menjelaskan di atas podium tentang kemerdekaan Indonesia.

Perdana Menteri Dai Nippon Kuniaki Koiso
sumber gambar : sejarah-negara.com

Dalam buku Ben Anderson, Some Aspects of Indonesian Politics under Japanese Occupation 1944-1945, tercatat bahwa Koiso mengatakan sebaiknya Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari.

Meskipun ungkapan “kelak dikemudian hari” itu tidak memiliki maksud yang jelas, namun intinya Dai Nippon tidak ingin merelakan Indonesia ke tangan Sekutu dengan sukarela. Oleh karena itu digagaslah rencana untuk memerdekakan Indonesia.

Koiso juga mengharapkan tidak terjadi pemberontakan dari pihak Indonesia sembari menunggu kondisi kembali normal. Di sisi lain, Jepang justru bisa memanfaatkan kekuatan militer Indonesia dengan cara mengirimkan PETA (Pasukan Pembela Tanah Air) untuk menghadang pasukan Sekutu dalam kondisi mendesak.

Meskipun sempat terjadi perdebatan dalam Teikoku Ginkai, namun akhirnya pemerintahan Dai Nippon setuju akan rencana yang dikemukakan oleh Koiso.

 

Rencana Pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945

Sebagai rencana persiapan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Jepang menyiapkan organisasi atau badan bernama Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyeidik Usaha Persiapak Kemerdekaan Indonesia. Hal ini tertulis dalam buku George S. Kanahele, The Japanese Occupation of Indonesia di yang terbit tahun 1967.

BPUPKI ini dibentuk dengan 2 alasan, yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan untuk menggaet hati masyarakat dan tokoh – tokoh Indonesia agar luluh dalam pemerintahan Jepang. Sehingga banyak orang berpendapat bahwa BPUPKI awalnya merupakan akal – akalan Jepang yang disebut sebagai institusi seribu janji.

Meskipun pada akhirnya, BPUPKI tidak berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah Jepang.

 

Pembentukan BPUPKI

Dalam posisi yang semakin terdesak karena kalah dalam pertempuran laut di Coral Sea, dekat Australia, dan jatuhnya Kepulauan Saipan ke tangan Sekutu pada Juli 1944, pemerintah Dai Nippon terpaksa mewujudkan janjinya untuk membentuk BPUPKI.

Sebab dengan kondisi kekuatan militer yang terus melemah, Jepang bisa dengan mudah kehilangan Indonesia sebagai wilayah kependudukanya.

 

29 April 1945, BPUPKI Resmi Dibentuk

Meskipun sudah dijanjikan sejak 1 Maret 1945, BPUPKI baru resmi dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Sedangkan dalam melantik seluruh anggotanya, diperlukan waktu sekitar 1 bulan atau tepatnya pada tanggal 28 Mei 1945.

Karena BPUPKI juga dibentuk oleh pemerintahan Jepang, institusi ini masih dianggotai oleh orang – orang pemerintahan Dai Nippon meskipun mereka hanya bertindak sebagai pengawas.

 

Anggota dan Tugas BPUPKI dalam Merencanakan Kemerdekaan Indonesia

Secara garis besar, tugas BPUPKI adalah mempelajari hal – hal yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah :

 

  • Membahas dasar negara
  • Mempelajari hal – hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan di Indonesia
  • Membentuk panitia 9 dalam membantu merumuskan Pancasila
  • Mengesahkan Pancasila yang tercatat dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter

 

Meskipun begitu, salah satu tujuan utama dari BPUPKI masih tetap untuk mencuri hati masyarakat Indonesia agar tidak melakukan pemberontakan terhadap Jepang selama kondisi kekuatan militernya belum kembali normal.

 

Pembagian Kedudukan Anggota BPUPKI

Kedudukan keanggotaan di Badan Penyelidikan Usaha – Usaha Perencanaan Kemerdekaan Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu ketua, 2 wakil ketua dan 59 anggota institusi. 59 orang anggota BPUPKI ini juga terdiri dari 4 orang Tiongkok, 1 orang Arab, 1 orang keturunan Belanda, dan 53 sisanya adalah tokoh dari Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, beberapa tokoh yang menjadi anggota BPUPKI adalah :

  • Soekarno
  • Hatta
  • Muhammad Yamin
  • Mr. Soepomo
  • Wachid Hasyim
  • Ahmad Sanusi
  • Abdul Salim
  • Liem Koen Hian
  • Tang Eng Hoa
  • Oey Tiang Tjoe
  • Oey Tjong Hauw
  • Yap Tjwan Bing
  • P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
  • Ki Bagoes Hadikusumo
  • Baswedan
  • Soekiman
  • Abdoel Kaffar
  • A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
  • Abdoel Kahar Muzakir
  • A. Maramis
  • Abikoesno Tjokrosoejo
  • Agoes Salim
  • Achmad Soebardjo

 

 

Selain itu, BPUPKI juga diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat serta 2 wakil ketua yaitu Raden Panji Soeroso dan Ichibangase Yosio.

 

Dalam buku karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto yang berjudul “Sejarah Nasional Indonesia VI”, dijelaskan juga bahwa ada 8 orang Jepang di dalam BPUPKI yang disebut Tokubetu Iin atau Anggota Terhormat. Kedelapan orang ini wajib mengikuti sidang namun tidak berhak memberikan pendapat.

 

Sidang Perumusan Pancasila oleh BPUPKI

Berdasarkan catatan sejarah, periode kerja BPUPKI tidak lebih dari 5 bulan sebelum akhirnya dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Namun dalam waktu kurang dari 5 bulan tersebut, BPUPKI sudah melakukan 3 kali sidang yang terdiri dari 2 sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi. Ketiga sidang tersebutlah yang menjadi awal terbentuknya sejarah Pancasila di Indonesia.

 

Sidang BPUPKI Pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945

Sidang resmi pertama BPUPKI dilakukan mulai dari tanggal 29 Mei 1945, satu hari setelah pelantikan seluruh anggtoa BPUPKI di gedung Chuo Sangi In atau sekarang bernama Gedung Pancasila, hingga tanggal 1 Juni 1945. Tujuan utama dilakukannya sidang ini adalah :

  • Merumuskan dasar negara Indonesia
  • Membahas bentuk negara Indonesia
  • Membahas tentang filsafat “Indonesia Merdeka”

 

Sidang yang berlangsung selama 4 hari ini hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI. Meskipun di hari sebelumnya ketika pelantikan anggota, terdapat 2 jenderal besar yaitu Jenderal Izagaki yang menguasai Jawa dan Jenderal Yuichiro Nagano sebagai panglima tentara wilayah ke 16 yang menghadari acara tersebut.

 

Hasil Sidang Pertama BPUPKI

Sidang pertama BPUPKI diawali dengan pandangan para tokoh mengenai bentuk negara Indonesia. Dalam diskusi tersebut, seluruh anggota sepakat bahwa Indonesia merupakan negara republik hingga terciptalah nama NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Sidang kemudian dilanjutkan untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia yang nantinya digunakan dalam membuat isi dari Undang – Undang Dasar.

 

Selama 4 hari sidang berlansung, ada 12 tokoh anggota BPUPKI yang membacakan pidatonya mengenai dasar negara Indonesia. Namun hanya ada 3 tokoh utama yang isi pidatonya paling penting, yaitu milik Muhammad Yamin, Soepomo dan Ir. Soekarno.

 

Di hari pertama sidang BPUPKI, Muhammad Yamin berpidato mengenai 5 dasar negara Indonesia, yaitu :

  • Peri Kebangsaan
  • Peri Kemanusiaan
  • Peri Ketuhanan
  • Peri Kerakyatan
  • Kesejahteraan Rakyat

 

Kemudian di tanggal 31 Mei 1945, Dr. Soepomo juga menyampaikan pidatonya mengenai prinsip 5 dasar negara Indonesia yang terdiri dari :

  • Persatuan
  • Kekeluargaan
  • Keseimbangan lahir batin
  • Musyawarah
  • Keadilan sosial

 

Dan di hari terakhir sidang, tepatnya di tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno membacakan pidatonya mengenai 5 dasar negara yang beliau sebut dengan nama Pancasila. Kelima dasar negara ini terdiri dari :

  • Kebangsaan Indonesia
  • Internationalisme dan Peri Kemanusiaan
  • Mufakat dan Demokrasi
  • Kesejahteraan Sosial
  • Ketuhanan Yang Maha Esa

 

Berkat pidato dari Ir. Soekarno, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

 

Pembentukan Panitia 9

Setelah sidang pertama selesai di tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI mengalami masa reses atau jeda selama kurang lebih 1 bulan. Di masa reses tersebut, terdapat 1 sidang atau pertemuan yang tidak resmi yang digelar untuk mematangkan dasar negara Indonesia untuk kemudian dibahas kembali di sidang kedua.

 

Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua Moh Hatta dan terdiri dari anggota BPUPKI. Di antaranya adalah :

  • Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo
  • Prof. Mohammad Yamin, S.H.
  • Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim
  • Abdoel Kahar Moezakir
  • Raden Abikusno Tjokrosoejoso
  • Haji Agus Salim
  • Alexander Andries Maramis

 

Panitia 9 ini terdiri dari 4 orang dari kaum kebangsaan atau nasionalis dan 4 orang lainnya dari kaum keagamaan Islam. Tujuan dimusyawarahkannya Panitia 9 adalah untuk merancang dasar negara yang sesuai dengan kedua belah pandangan, yaitu nasionalis dan agama.

 

Rapat Panitia 9 di Tanggal 22 Juni 1945

Pada tanggal 22 Juni 1945, anggota dari Panitia 9 dipertemukan untuk membahas mengenai dasar negara. Dalam pertemuan ini, terciptalah rumusan dasar negara Indonesia yang kini diabadikan dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

 

Dalam hasil rumusan dasar negara yang tertulis dalam Piagam Jakarta, kelima dasar negara terdiri dari :

  • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  • Kemanusiaan yang adil dan beradap
  • Persatuan Indonesia
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

Hasil rumusan ini kemudian dimatangkan kembali di dalam sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945.

 

Di tengah masa reses juga pernah diadakan pertemuaan yang tidak resmi dengan dihadiri oleh 38 angota BPUPKI. Sidang ini dilakukan dalam membahas pembukaan atau preambule Undang – Undang Dasar 1945 yang kemudian juga dibahas pada sidang berikutnya.

 

Sidang BPUPKI Kedua dari Tanggal 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945

Sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 Juli 1945 dilakukan untuk membahas rancangan Undang – Undang Dasar, kewarganegaraan Indonesia, pembelaan negara, ekonomi dan keuangan,  serta pendidikan dan pengajaran.

 

Dalam rapat kali ini, anggota BPUPKI dibagi menjadi 3 kelompok panitia yang lebih kecil. Yaitu panitia perancangan Undang – Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno, panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso, serta panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh Hatta.

 

Pembentukan Panitia Perancang Undang – Undang Dasar di Tanggal 11 Juli 1945

Di tengah sidang kedua, Ir. Soekarno membentuk satu lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang dengan nama Panitia Perancang Undang – Undang Dasar. Panitia kecil ini diketuai oleh Dr. Soepomo dan ditugaskan khususu untuk merancang isi Undang – Undang Dasar.

 

Hasilnya pada tanggal 13 Juli 1945, Ir. Soekarno membahas hasil kerja dari panitia kecil yang ia bentuk dan kemudian diteruskan untuk dibahas di hari berikutnya.

 

Pembahasan Rancangan Undang – Undang Dasar di Tanggal 14 Juli 1945

Di tanggal 14 Juli 1945, panitia Perancang Undang – Undang Dasar memberikan sekaligus membacakan hasil diskusinya. Dalam laporan tersebut, Undang – Undang Dasar dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu :

  • Pernyataan tentang Indonesia Merdeka
  • Pembukaan Undang – Undang Dasar
  • Batang tubuh Undang – Undang Dasar yang kini disebut “Undang – Undang Dasar 1945”.

 

Dalam persidangan tersebut juga diputuskan rencana penggunaan 3 alinea pertama dalam Piagam Jakarta yang akan digunakan sebagai teks proklamasi. Sedangkan konsep Undang – Undang Dasar mengambil hampir seluruhnya dari alinea ke 4 Piagam Jakarta.

 

Pembubaran BPUPKI di Tanggal 7 Agustus 1945

Setelah keluarnya hasil sidang BPUPKI yang kedua, tugas BPUPKI dianggap sudah selesai. Yaitu menyusun dan mematangkan rancangan dasar – dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, institusi ini kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.

 

Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI

Setelah BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya, insitusi berikutnya dibuat dengan tugas baru yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang awalnya direncakan pada tanggal 24 Agustus 1945.

 

7 Agustus 1945, PPKI Dibentuk

Tepat di hari yang sama setelah Badan Penyelidikan Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan, dibuat kembali institusi baru bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, institusi ini disebut Dokuritsu Junbi Inkai.

 

PPKI terpaksa dibentuk oleh pemerintahan Jepang karena kondisi kekuatan militernya yang makin menurun atas hasil perang Asia Timur Raya yang masih berlanjut.

 

Kondisi Kekuatan Tentara Jepang Yang Terus Menurun

Pada bulan Agustus 1945, kondisi kekuatan militer Jepang atau Dai Nippon semakin terdesak oleh sekutu. Puncaknya terjadi ketika Sekutu meluncurkan bom atom ke pusat kota Hiroshima di tanggal 9 Agustus yang kemudian berlanjut pada bom kedua di Nagasaki yang hanya berselang beberapa hari.

 

Demi tidak memberikan wilayah Indonesia secara suka rela kepada Sekutu, akhirnya Jepang harus melanjutkan rencananya dalam membuat Indonesia merdeka.

 

21 Anggota PPKI & 6 Anggota Tambahan

PPKI memiliki anggota berjumlah 21 orang yang seluruhnya merupakan tokoh dari Indonesia dan diketuai oleh Ir. Soekarno secara langsung. Hal ini jelas jauh berbeda dengan BPUPKI yang masih disusupi oleh orang Jepang meskipun hanya sebagai anggota pasif.

 

Anggota dari PPKI juga dipilih secara kedaerahan, bukan berdasarkan pandangan politik dan ideologis seperti pada BPUPKI. Hal ini tercantum dalam buku karya Yudi Latif yang berjudul “Inteligensia Muslim dan Kuasa”.

 

Anggota awal dari PPKI yang berjumlah 21 orang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku dan 1 orang keturunan Tionghoa. Kemudian terdapat 6 anggota tambahan tanpa sepengathuan Jepang, sehingga totalnya menjadi 27 orang.

 

Tujuan PPKI

Tujuan utama dibentuknya PPKI adalah untuk mempercepat segala persiapan akhir yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan Indonesia. Beberapa contoh tugas PPKI adalah :

  • Mengesahkan batang tubuh UUD 1945 yang telah disepakati oleh BPUPKI
  • Menyusun segala sesuatu yang berkaitan dengan tata negara setelah Indonesia merdeka
  • Mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke pemerintah Indonesia

 

Pelantikan Anggota PPKI Secara Simbolik di Tanggal 9 Agustus 1945

Karena tengah dalam masa krisis setelah kejadian di Hiroshima dan Nagasaki, anggota PPKI hanya dilantik secara simbolik oleh pihak Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Sorekarno dan Moh. Hatta terbang ke Vietnam untuk bertemu dengan Jendral Terauchi.

 

Pelantikan simbolik ini dilakukan di Vietnam, tepatnya di kota Ho Chi Minh atau dulu disebut Kota Saigon. Pada momen tersebut, Jendral Terauchi sebagai perwakilan dari pemerintah Jepang memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada negara Indonesia.

 

Peristiwa Rengasdengklok

Peristiwa rengasdengklok juga sangat berkaitan erat dengan sejarah Pancasila dan hari kemerdekaan Indonesia. Sebab peristiwa ini menjadi salah satu pemicu yang membuat Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus, bukan 24 Agustus 1945 seperti yang dijanjikan oleh Jepang.

 

Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Rengasdengklok

Salah satu latar belakang terjadinya peristiwa penculikan Ir. Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok dimulai ketika pemberitahuan akan menyerahnya Jepang ke Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Mendengar kabar tersebut, tekad masyarakat Indonesia untuk merdeka menjadi semakin besar, khususnya dari kelompok nasionalis muda.

 

Pada keesokan harinya di tanggal 15 Agustus 1945, kelompok nasionalis muda berunding dalam mendesak Ir. Soekarno agar mengumumkan kemerdekaan Indonesia diluar ikatan janji dengan Jepang. Namun hal ini ditolak karena Ir. Soekarno merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI.

 

Sebab pada awalnya, Ir. Soekarno dan Moh Hatta ingin mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Sedangkan kelompok nasionalis muda menganggap hal tersebut seolah kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian dari Jepang.

 

Penculikan Ir. Soekarno & Moh. Hatta di Tanggal 16 Agustus 1945

Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, kaum nasionalis muda yang tergabung dalam kelompok Menteng 31 membawa Ir. Soekarno, Fatmawati, Guntur Soekarnoputra serta Moh. Hatta ke Rengasdengklok. Peristiwa inilah yang disebut peristiwa Rengasdengklok.

 

Tujuan dilakukannya penculikan ini agar Ir. Soekarno tidak terpengaruh atas segala campur tangan pemerintahan Jepang dalam memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Selain itu, kaum nasionalis muda juga mendesak Ir. Soekarno dan Moh. Hatta untuk membacakan teks proklamasi sesegera mungkin.

 

Di Jakarta, salah satu anggota Menteng 31 yaitu Wikana berdiskusi dengan Achmad Soebardjo yang juga merupakan anggota PPKI. Achmad Soebardjo meyakinkan golongan muda agar tidak terburu – buru dalam mengumumkan kemerdekaan Indonesia.

 

Perumusan & Pembacaan Teks Proklamasi

Setelah dijemput oleh Achmad Soebardjo, Ir. Soekarno dan Moh Hatta pergi menemui Mayor Otoshi Nishimura untuk membicarakan mengenai kemerdekaan Indonesia. Tetapi Mayor Nishimura tidak setuju dan mengatakan untuk menjaga status quo yang sudah ditetapkan.

 

Meskipun begitu, Ir. Soekarno tetap akan membacakan teks proklamasi di tanggal 17 Agustus dan meminta Mayor Nishimura untuk tidak menghalanginya.

 

Perumusan Teks Proklamasi di Rumah Laksamana Muda Maeda

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari, Ir. Soekarno meminta pertemuan PPKI yang seharusnya diadakan jam 10 tanggal 16 diubah menjadi malam hari secara mendadak di kediaman Laksamana Muda Maeda. Dalam pertemuan ini, anggtoa PPKI yang hadir melakukan perumusan teks proklamasi dalam satu malam.

 

Setelah rancangan teks proklamasi sudah disetujui, Sayuti Melik kemudian mengetik ulang teks tersebut menggunakan mesin ketik dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Dr. Hermann Kandeler.

 

Keesokan harinya, pada hari Jum’at, 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, Ir. Soekarno membacakan teks proklamasi sekaligus menandai hari kemerdekaan Indonesia.

 

Sidang PPKI Pertama di Tanggal 18 Agustus 1945

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama yang salah satu hasilnya merubah isi dari sila pertama Pancasila dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

 

Hal ini dilakukan atas saran dari A A Maramis yang mengatakan sila pertama ini dapat menjadi pemicu perpecahan dan kerusuhan karena perbedaan agama dan keyakinan di antara masyarakat Indonesia.

 

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila

Bicara soal sejarah Pancasila, ada satu peristiwa lagi yang wajib Anda semua ketahui. Yaitu tentang peristiwa G30S/PKI dan asal muasal hari kesaktian Pancasila

 

 

Peristiwa G30SPKI

Peristiwa G30SPKI diawali dengan rencana kudeta oleh Partai Komunis Indonesia yang diketuai oleh D.N Aidit, salah satu anggota Menteng 31 pada tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa ini, ada 6 jenderal besar yang menjadi korban dan meninggal dunia. Salah satunya adalah Jendral Achmad Yani.

 

Tetapi otoritas militer Indonesia bisa meredam rencana kudeta ini dengan menangkap anggota PKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Sehingga di tanggal 1 Oktober kita memperingati hari kesaktian Pancasila yang berhasil meredam ideologi komunis pada masa itu.

 

Demikianlah urutan sejarah Pancasila sejak pertama kali dirancang oleh BPUPKI hingga pembacaan teks proklamasi dan sejarah tentang hari kesaktian Pancasila. Agar tidak lupa akan sejarah tanah air sendiri, Anda wajib mempelajari sejarah Pancasila ini.

Reference

https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/sejarah-perumusan-dan-lahirnya-pancasila-811/
https://historia.id/politik/articles/sejarah-peringatan-hari-lahir-pancasila-DBKmB
https://tirto.id/sejarah-hari-lahir-pancasila-peran-bpupki-dan-ppki-cpMp
https://kabar24.bisnis.com/read/20200601/79/1246843/sejarah-hari-lahir-pancasila

[collapse]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *